Bolmong, MataBMR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) Selasa 25 Mei 2021 menerima kunjungan kerja (Kunker) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw, serta Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara (Sulut) ibu Kartika Devi Kandouw Tanos.

Kepala BKKBN RI dan Wagub Sulut bersama ibu, disambut oleh Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, Ketua TP PPK Bolmong Ibu Lesly Lany Tuuk Kaligis, Sekda Bolmong Tahlis Gallang, Ketua DPRD, dan Kapolres Bolmong, serta unsur Forkompimda lainnya di kediaman Rumah Dinas (Rudis) Bupati, Lolak.

Kedatangan Kepala BKKBN RI dan Wagub Sulut bersama jajarannya ini dijemput dengan tarian adat Mongondow. Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi serta memberikan ucapan terima kasih atas kunjungan di Kabupaten Bolmong.

"Meskipun di tengah kesibukan dan agenda kerja yang begitu padat, masih sempat berkunjung dan bersilaturahmi dengan jajaran Pemkab Bolmong, dalam rangka membangun sinergitas dan koordinasi yang baik untuk pelaksanaan tupoksi BKKBN RI serta tupoksi Pemprov Sulut sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," kata Yasti.

Dihadapan Kepala BKKBN RI, Yasti memaparkan bahwa Kabupaten Bolmong merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulut dengan luas wilayah 3.517 kilometer persegi, yakni hampir 27 persen luas wilayah Provinsi Sulut. "Kabupaten Bolmong itu terdiri dari 200 Desa, 2 Kelurahan, dan 15 Kecamatan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 251.355 jiwa," jelas Yasti.

Bupati mengatakan, untuk program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana di Bolmong dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) Bolmong. Yang didalamnya, memiliki 23 ASN Daerah dan 4 ASN Pusat, tenaga lini lapangan PPKBD sebanyak 202 orang dan Sub PPKBD sebanyak 886 orang.

"Pelayanan KB baru pada tahun 2020 sebanyak 1.806 Akseptor atau 24,48 persen dan pembinaan KB aktif sebanyak 38.131 Akseptor atau 81,27 persen. Sedangkan pelaksanaan program dilaksanakan di 29 kampung KB, 103 kelompok kegiatan dan 23 kelompok target program prioritas Nasional," ungkap Yasti.

Bupati juga mengungkapkan, bahwa pada Tahun 2019 lalu, Bolmong ditetapkan sebagai Lokasi Khusus (Lokus) penanganan stunting, dimana selaku Bupati telah menandatangani MoU penurunan stunting, dan tahun 2021 telah memasuki tahun ketiga Lokus penurunan stunting. Sehingga diharapkan di akhir RPJMN tahun 2024 nanti Bolmong sudah bebas dari permasalahan stunting.

"Angka stunting Bolmong di tahun 2020 kurang lebih ada 173. Dan saat ini tinggal 87 anak penderita stunting dalam arti sudah turun 50,58 persen. Mudah-mudahan sesuai dengan target Nasional di tahun 2024 nanti, Bolmong bebas dari kasus Stunting," ujar Yasti.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, saat memberikan sambutan menyampaikan, bahwa BKKBN mengemban tugas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Dalam menjalankan program tersebut, bapak Presiden memberikan nasehat agar tidak melakukan Business As Usual, dan jangan hanya sanding, tapi harus deliverd.

"Artinya setetes ataupun sekecil anggaran harus sampai pada rakyat. Makannya anggaran yang dulu diberikan oleh BKKBN Pusat untuk layanan kontrasepsi untuk perwakilan BKKBN Provinsi, kita pindahkan ke Kabupaten Kota dalam hal ini setiap OPD KB terkait, mulai dari anggaran penggerakan pelayanan kontrasepsi dan anggaran pelayanan lainnya dalam bentuk DAK fisik dan BOKB langsung kuta serahakan ke instansi pemerintah daerah, supaya anggaran tersebut tepat sasaran," ucap Hasto.

Selain itu kata Kepala BKKBN RI, tugas selanjutnya yang diberikan oleh bapak Presiden, yakni upaya untuk mengelola kasus stunting. Dan pihaknya pun dalam usulan kepada Kementrian Keuangan, anggaran tersebut dituangkan dalam bentuk DAK baik fisik maupun yang non fisik atau BOKB. "Semua itu akan langsung diserahkan kepada Dinas PP dan KB Daerah, maka sukses atau tidaknya program BKKBN di Kabupaten Bolmong tergantung dari instansinya," kata Wardoyo.

Ia juga menyebut, bahwa Presiden Jokowi saat ini tengah menekankan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu penting untuk menjaga kualitas SDM. "Sekarang ini kualitas SDM menjadi sangat penting, dan salah satu menjaga kualitas, yakni jarak lahir antara anak pertama dan yang berikutnya minimal 3 tahun. Kalau jaraknya kurang dari 3 tahun, terbukti banyak jurnal yang yang melaporkan bahwa anak menjadi stunting dan autis," ungkapnya.

Ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah, agar terus menasosialisasikan stunting ini ke masyarakat, karena anak yang stunting itu memiliki 3 ciri-ciri, yang pertama pendek atau kerdil, kedua kecerdasannya dibawa rata-rata dan terakhir kalaupun dia tua, mudah terkena penyakit seperti kardiovaskular seperti strok, serangan jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit kencing manis. "Maka dari itu, mari kita cegah jangan sampai generasi kita lahir stunting," tutupnya. (Tim)